Oleh: efanmanaloe | 26 April 2011

Sejarah Dan Perkembangan Modern Bass

Bagi loe yang gemar memainkan bass, Tau ngga sih asal mula alat musik satu ini atau siapa yang pertama kali membuatnya? Bagi yang belum tau, mungkin artikel bisa menambah pengetahuan loe tentang alat musik ini.

Jika loe bertanya tentang siapa pembuat pertama kali bass elektrik? pasti jawabannya Leo Fender. Tapi bagaimanapun juga telah ada 5 jenis prototype yang belum begitu di ketahui, namun merupakan design awal dari bass elektrik yang di ciptakan sebelum fender memperkenalkan bass precisionnya di tahun 1951 kepada dunia.

Bass modern merupakan turunan langsung dari double bass, yang mana telah ada pada abad ke-17. Bagaimanapun designnya tetap sama sampai ke abad 20 yang merubah design bass menjadi lebih simpel dan praktis.

Di tahun 1920an, lloyd Loar, yang berkerja untuk gibson, mendesign double bass elektrik pertama. Bass ini menggunakan pickup electro-static, tapi amply untuk frekuensi bass belum dikembangkan. Jadi pada saat itu blum ada cara untuk mendengarkan instrument double bass tersebut.

Diawal tahun 1930an, paul tutmarc menjadi yang orang pertama yang memperbaiki ukuran double bass menjadi lebih praktis. Ukuran yang pertama dibuat hanya sebesar cello, dan mengunakan pickup rudimentary, namun hasilnya memiliki berat yang berlebihan, dan akhirnya diperbaiki bentuknya lebih menyerupai gitar.

Bass baru yang diciptakan ini memiliki panjang 42″, solid body, menggunakan kayu walnut hitam dan senar piano yang tetap dilengkapi dengan pickup.

Dan pertengahan tahun 30an, beberapa pengembang instrument musik – Lyon & Healy, Gibson and Rickenbacker, – memulai memasarkan eksperimental elektrik bass yang sama dengan prototype basss Tutmarc, yang lebih sedikit besar dibandingkan dengan double bass yang standard. Bagaimanaupun, bas itu tetap tinggi, tidak ,memiliki fret, dan di mainkan secara vertikal atau berdiri.

Sekitar tahun 1940, Paul Tutmarc jr memulai memproduksi gitar dan bass, termasuk bass Serenader. Produksi ini di distribusikan oleh L.D. Heater Music Co., di portland, Oregon, dan menjadi distributor terbesar untuk elektrik bass. Sang Genius itu menamainya dengan bass gitar – insturumen yang memilik fret dan di mainkan secara horizontal. Fitur utama dari produk tersebut adalah :

* Pickup – di design karena double bass sering tertutup dengen brass section dari sebuah band jazz.
* ukurannya – pemain double bass harus bisa berpergian sendiri, karena ukurannya yang besar, sering sekali ketinggalan di setiap perjalannya. Dengan design yang baru, pemain bass bisa berpergian dan beristirahat dengan bandnya.

Ada sedikit perubahan progres sampai Leo Fender menciptakan precision bass di tahun 1951. Penamaan Precision Bass dikarenakan fret yang ada di bass mengikuti note yang di mainkan secara presisi. Elektrik bass yang di produksi Leo fender ini, banyak yang memproduksi bentuk ini. Pada tahun 1957, bentuk pickupnya di rubah menjadi split pickup, dan pickguard dan headstocknya juga di redesign.

1960 Fender mendesign dan menciptakan Jazz bass, dengan 2 pickup yang sama ukurannya. Popularitas bass Fender kemudian diikuti oleh Gibson, Rickenbacker, dan Hohner. Hal ini yang semakin membuat popularitas bass elektrik meluas sampai sekarang.

Tahun 1959, Danelectro menciptakan pertamakali bass 6 senar, dengan tunse E A D G B E, dan Gibson dan Fender menggunakan ide ini untuk membuat Gibson EB-6 di tahun 1960, dan Fender VI di tahun 1962. Fender juga membuat bass 5 senar pertama dengan sebutan Fender V.

Tahun 1965, bass fretless Aubi dari Ampeg diciptakan dan di tahun 1968 8 string bass di perkenalkan oleh Hagstroem. Bass freetless 6 string (yang akhirnya dimiliki Les Claypool) di buat oleh Carl Thompson tahun 1978. Karena gaya permainan seperti slap dan pop, jumlah senar dan kombinasi kayu, neck dan lainnya pickup semakin menjadi bervariasi. EMG pickup yang menjadi pickup terlebar yang di gunakan di bass tersebut.

Pertama kali bass elektrik di populerkan oleh John Entwistle dan James Jamerson di tahun 60an, Jaco Pastorius dan Stanley Clarke di tahun 70an dan Marcus Miller dan Cliff Burton di tahun 80an. Di akhir 80an terlihat perbedaan dalam popularitas bass, sebagai fashion digunakan untuk electornic synthesised dance music. Bagaimanapun bass yang loe miliki sekarang merupakan perkembangan jauh dari double bass.

Sekarang, adalah Claypool (Primus) dan Flea (RHCP) yang menunjukan bagaimana pentingnya sebuah bass dalam musik modern. Gimana, sudah tau kan asal mula alat musik ini?

Oleh: efanmanaloe | 26 April 2011

SEJARAH ALAT MUSIK BASS

Di tahun 1920an, lloyd Loar, yang berkerja untuk gibson, mendesign double bass elektrik pertama. Bass ini menggunakan pickup electro-static, tapi amply untuk frekuensi bass belum dikembangkan. Jadi pada saat itu blum ada cara untuk mendengarkan instrument double bass tersebut.

Diawal tahun 1930an, paul tutmarc menjadi yang orang pertama yang memperbaiki ukuran double bass menjadi lebih praktis. Ukuran yang pertama dibuat hanya sebesar cello, dan mengunakan pickup rudimentary, namun hasilnya memiliki berat yang berlebihan, dan akhirnya diperbaiki bentuknya lebih menyerupai gitar.

Bass baru yang diciptakan ini memiliki panjang 42″, solid body, menggunakan kayu walnut hitam dan senar piano yang tetap dilengkapi dengan pickup.
Dan pertengahan tahun 30an, beberapa pengembang instrument musik – Lyon & Healy, Gibson and Rickenbacker, – memulai memasarkan eksperimental elektrik bass yang sama dengan prototype basss Tutmarc, yang lebih sedikit besar dibandingkan dengan double bass yang standard. Bagaimanaupun, bas itu tetap tinggi, tidak ,memiliki fret, dan di mainkan secara vertikal atau berdiri.

Sekitar tahun 1940, Paul Tutmarc jr memulai memproduksi gitar dan bass, termasuk bass Serenader. Produksi ini di distribusikan oleh L.D. Heater Music Co., di portland, Oregon, dan menjadi distributor terbesar untuk elektrik bass. Sang Genius itu menamainya dengan bass gitar – insturumen yang memilik fret dan di mainkan secara horizontal. Fitur utama dari produk tersebut adalah :
* Pickup – di design karena double bass sering tertutup dengen brass section dari sebuah band jazz.

* ukurannya – pemain double bass harus bisa berpergian sendiri, karena ukurannya yang besar, sering sekali ketinggalan di setiap perjalannya. Dengan design yang baru, pemain bass bisa berpergian dan beristirahat dengan bandnya.

Ada sedikit perubahan progres sampai Leo Fender menciptakan precision bass di tahun 1951. Penamaan Precision Bass dikarenakan fret yang ada di bass mengikuti note yang di mainkan secara presisi. Elektrik bass yang di produksi Leo fender ini, banyak yang memproduksi bentuk ini. Pada tahun 1957, bentuk pickupnya di rubah menjadi split pickup, dan pickguard dan headstocknya juga di redesign.

1960 Fender mendesign dan menciptakan Jazz bass, dengan 2 pickup yang sama ukurannya. Popularitas bass Fender kemudian diikuti oleh Gibson, Rickenbacker, dan Hohner. Hal ini yang semakin membuat popularitas bass elektrik meluas sampai sekarang.

Tahun 1959, Danelectro menciptakan pertamakali bass 6 senar, dengan tunse E A D G B E, dan Gibson dan Fender menggunakan ide ini untuk membuat Gibson EB-6 di tahun 1960, dan Fender VI di tahun 1962. Fender juga membuat bass 5 senar pertama dengan sebutan Fender V.

Tahun 1965, bass fretless Aubi dari Ampeg diciptakan dan di tahun 1968 8 string bass di perkenalkan oleh Hagstroem. Bass freetless 6 string (yang akhirnya dimiliki Les Claypool) di buat oleh Carl Thompson tahun 1978. Karena gaya permainan seperti slap dan pop, jumlah senar dan kombinasi kayu, neck dan lainnya pickup semakin menjadi bervariasi. EMG pickup yang menjadi pickup terlebar yang di gunakan di bass tersebut.

Pertama kali bass elektrik di populerkan oleh John Entwistle dan James Jamerson di tahun 60an, Jaco Pastorius dan Stanley Clarke di tahun 70an dan Marcus Miller dan Cliff Burton di tahun 80an. Di akhir 80an terlihat perbedaan dalam popularitas bass, sebagai fashion digunakan untuk electornic synthesised dance music. Bagaimanapun bass yang loe miliki sekarang merupakan perkembangan jauh dari double bass.

Sekarang, adalah Claypool (Primus) dan Flea (RHCP) yang menunjukan bagaimana pentingnya sebuah bass dalam musik modern. Gimana, sudah tau kan asal mula alat musik ini?

Gitar bass listrik (biasa disebut Bass listrik atau bass saja) adalah alat musik senar yang menggunakan listrik untuk memperbesar suaranya. Penampilannya mirip dengan gitar listrik tapi ia memiliki tubuh yang lebih besar, leher yang lebih panjang, dan biasanya memiliki empat senar (gitar listrik memiliki enam senar).

tambahan:
bobot dari bass sendiri idealnya lebih berat daripada gitar electric biasa, hal ini dikarenakan senarnya yang lebih tebal (untuk menjaga kerendahan nada/bunyi) sehingga menyebabkan harus memilih kayu yang lebih padat dan keras untuk menyeimbangi takanan pada “neck” (leher gitar.

selain itu ukuran fret (kolom pada gitar) yang lebih besar yang disesuaikan dengan ketebalan senar.

ada banyak jenis bass yang dipakai sampai dengan saat ini. Yang paling banyak dipakai berupa contra bass dan ciello bass (yang biasa digunakan untuk pertunjukan opera), electric bass (biasa digunakan untuk semua jenis pertunjukan terutama band) serta “fretless” bass yang sama dengan electric bass tapi tidak ada fret(kolom/pembatas pada papan tekan/neck) pada bass tersebut. Prinsip kerja fretless bass mirip dengan contra/ciello bass hanya saja berbentuk gitar electric.

Senar dan tuning

  • Empat senar
Biasanya di-tune “G-D-A-E”, “G-D-A-D”, “G-D-G-D”, “D-A-E-B”, “F-C-G-D” atau “F-C-G-C”
  • Lima senar
Biasanya di-tune “G-D-A-E-B” tapi terkadang “C-G-D-A-E”.
  • Enam senar
Biasanya di-tune “C-G-D-A-E-B” atau “B-G-D-A-E-B”, walaupun “E-B-G-D-A-E” juga suka dipakai.

Tuning di atas diurutkan berdasarkan nomor senar (senar 1, senar 2, dan seterusnya), dimana senar 1 adalah senar terbawah dari gitar bass (senar yang paling tipis).

Pemain bass memilih menggunakan bass dengan lima senar ataupun enam senar dikarenakan lebih luasnya range nada yang bisa dimainkannya. Bass bersenar enam jarang dipakai daripada bass bersenar empat dan bass bersenar lima. Biasanya bass bersenar enam ini banyak dipakai oleh pemain bass beraliran jazz, walaupun tidak dipungkiri pemain beraliran rock-pun ada juga yang memakainya, dikarenakan lebih luasnya range nada yang bisa dimainkannya.

DIPOSKAN OLEH EFENDI MANALU

Oleh: efanmanaloe | 26 April 2011

SANDI HT/ALKOM

Sandi – sandi HT yang terdapat di Kepolisian

SANDI HT

1-1                          : HUBUNGI PUSAT MELALUI TELEPON

1-1S                       : HUBUNGI PUSAT MELALUI TELEPON SEGERA

1-2                          : PRIBADI MENGHADAP KE PUSAT

1-2S                       : PRIBADI MENGHADAP KE PUSAT SEGERA

1-3                          : TEMUI PELAPOR DAN DAPATKAN KETERANGAN SEGERA

2-1                          : RAZIA KENDRAARAAN

2-2                          : RAZIA PENUMPANG

2-3                          : RAZIA ORANG DICURIGAI

2-4                          : RAZIA ORANG DICURIGAI (BERSENJATA)

3-1                          : MINTA KETERANGAN MENENAI KTP

3-2                          : MINTA KETERANGAN MENENAI  STNK

3-3                          : MINTA KETERANGAN MENENAI SIM

3-3M                     : LAKA  LANTAS

3-3L                        : LAKA LANTAS KORBAN LUKA

3-3                          : LAKA LANTAS KORBAN MENINGGAL

3-4M                     : LAKA LANTAS KERUSAKAN MATERIIL TSK LARI

3-4L                        : LAKA LANTAS KORBAN LUKA, TSK LARI

3-4K                       : LAKA LANTAS KORBAN MENINGGAL, TSK LARI

4-1                          : KERUSAKAN DI….

4-2                          : ANGGOTA DALAM BAHAYA MEMERLUKAN MEMERLUKAN BANTUAN SEGERA

4-3                          : TAHANAN MEMBERONTAK, MINTA BANTUAN

4-4                          : KERUSAKAN DIKANT OR POLISI

5-1                          : SEDANG ADA PERTEMUAN TERLARANG

5-2                          : SEDANG ADA PERKELAHIAN

5-3                          : SEDANG ADA KERUSUHAN

5-4                          : ADA DEMONSTRASI

6-1                          : PERAMPOKAN DI…

6-1M                     : PERAMPOKAN DI… KORBAN MATERIIL

6-1L                        : PERAMPOKAN DI… KORBAN LUKA

6-1K                       : PERAMPOKAN DI… KORBAN MENINGGAL

6-2                          : PENCURIAN RANMOR

6-3                          : PENGANAYAAN BERAT/PEMBUNUHAN

6-4                          : AGAR DITANGKAP/DITAHAN ATAS PELANGGARAN…

6-5                          : KEBAKARAN

7-1                          : AMBULAN, SEGERA DIPERLUKAN

7-2                          : AMBULAN, SUDAH DIKIRIM

7-3                          : AMBULAN, MINTA DITAMBAH

7-4                          : DEREK, MINTA DITAMBAH

7-5                          : DEREK, SUDAH DIKIRIM

7-6                          : BARISAN PEMADAM KEBAKARAN, SEGERA DITAMBAH

7-7                          : BARISAN PEMADAM KEBAKARAN, SEGERA DIKIRIM

7-8                          : PETUGAS IDENTIFIKASI SEGERA DIDATANGKAN

7-9                          : PETUGAS IDENTIFIKASI SUDAH DIKIRIM

8-1                          : PENERIMAAN LEMAH

8-2                          : PENERIMAAN BAIK

8-3                          : PENERIMAAN T IDAK JELAS/GANGGUAN ALAT  KOMUNIKASI YANG LAIN

8-4                          : BAGAIMANA PENERIMAAN?

8-5                          : BERHENTI MEMANCAR KECUALI DARURAT

8-6                          : MENGERTI

8-7                          : TERUSKAN BERITA

8-8                          : SEDANG SIBUK/ TIDAK DITEMPAT

8-9                          : APAKAH SAUDARA DAPAT BERHUBUNGA N…

8 -10                      : ALAT KOMUNIKASI DIPADAMKAN

8 -11                      : KEMBALI KEUDARA

8 -12                      : MOHON DIULANGI

8 -13                      : SIAP MELAKSANAKAN TUGAS SELANJUTNYA

8-14                       : LAPORAN TERLALU CEPAT

8-15                       : BAGAIMANA KEADAAN CUACA

8-16                       : JAM BERAPA

9-1                          : TUGAS MENGAWAL

9-2                          : TUGAS MENGAWAL TAMU AGUNG

9-3                          : TUGAS MENGAWAL FVM PRESIDEN RI

9-4                          : TUGAS MENBAHAN GAWAL BAHAN PEELEDAK

10-1                       : SELESAIKAN TUGAS SECEPAT MUNGKIN

10-2                       : ANDA BERADA DIMANA

10-3                       : BERITA/ PERINTAH TERAKHIR DIHAPUS

10-4                       : BERITA TIDAK UNTUK UMUM

10-5                       : DISAMPAIKAN KESEMUA RANTING

10-6                       : DISAMPAIKAN KESEMUA POLDA

10-7                       : TIDAK SESUAI PERINTAH

10-8                       : MENUJU KE…

Oleh: efanmanaloe | 25 April 2011

baca sendiri

Hindari kesalahan berikut, agar kesempatan untuk bertemu calon suami, makin besar.
Masih melajang saat usia sudah siap menikah dan punya anak? Jangan pasrah begitu saja. Sebetulnya banyak kesempatan untuk bertemu dengan pria idaman. Tetapi kesempatan itu dilewatkan begitu saja, karena kesalahan yang Anda lakukan tanpa disadari.
Berikut empat kesalahan yang membuat Anda masih melajang.1. Tenggelam dalam pekerjaan Cantik, seksi, menarik dan sukses dalam karier tidak lantas membuat wanita mudah mendapatkan pasangan. Penyebabnya bisa jadi, hasrat yang begitu besar untuk mencapai puncak karier. Profesional dalam pekerjaan memang hal mutlak, tetapi bukan berarti, Anda tidak memiliki kehidupan lain selain pekerjaan.

Buatlah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jika sedang dekat dengan seorang pria, hindari topik yang berhubungan dengan pekerjaan. Topik pekerjaan hanya akan membuat Anda seperti rekan bisnis, bukan wanita yang menarik untuk dijadikan kekasih.2. Pasrah dengan waktuCinta bisa ditemukan kapan saja tidak terbatas oleh waktu. Jangan persempit sudut pandang dengan umur yang kian bertambah dan menganggap ‘telat’ untuk memulai sebuah hubungan. Banyak wanita yang baru menikah di usia 40 tahun, dan mereka bahagia.

Jangan terlalu memikirkan hal lain seperti “kewajiban reproduksi” atau konsekuensi dari sebuah pernikahan. Hal yang terpenting adalah, Anda menikmati indahnya jatuh cinta dan dicintai orang lain.3. Mengabaikan pria baik Banyak wanita yang berpendapat tidak ada pria baik, padahal mereka hanya melihat dari satu sisi saja. Jangan membuat definisi baik menjadi sempit. Hal itu hanya akan membuat Anda kehilangan kesempatan untuk bertemu mereka.

Jangan sungkan untuk berteman dengan berbagai pria dari berbagai latar belakang. Mungkin bagi Anda, latar belakang pria yang menarik perhatian kurang baik, tetapi siapa tahu dialah yang terbaik untuk Anda. Nikmati proses menyesuaikan diri dengan orang lain dan jangan membatasi pergaulan Anda.4. Mengingkari perasaanKeinginan untuk dipertemukan dengan pria baik sudah terkabul, tapi yang dilakukan justru mengingkari, curiga, atau bahkan pergi. Kekecewaan, ketakutan dan frustasi dalam membina sebuah hubungan bisa jadi penyebabnya.

Biasanya, belum memulai sebuah hubungan sudah terlintas pikiran kegagalan hubungan. Hal ini wajar, apalagi jika ada trauma. Hilangkan pikiran negatif saat sedang dekat dengan seorang pria, jangan takut untuk memulai sebuah hubungan.
Oleh: efanmanaloe | 24 April 2011

JOKE

Mantene Teka’…Mantene Teka’…..mantene Teka’…..

Perbedaan bahasa terkadang menjadi salah penafsiran dan salah pemahaman. seperti yang dialami oleh dua insan yang akan mengarungi biduk rumah tangga alias jadi pengantin (ngantenan) Yono bujangan asli Gunung kidul Jogya telah kepincut dengan  Lastri gadis manis asli Rancawuluh Kec Bulakamba Kab Brebes  akan menjadikannya Dia (Lastri) sebagai istrinya serta belahan jiwanya dan pelabuhan cinta terakhirnya.

Pacaran nggak begitu lama, tapi keduanya sudah bertekad bulat untuk menjadi pasangan suami istri. Hal ini dikarenakan karena keduanya sudah bukan ABG lagi. Tetapi sudah matang karena keduanya berumur lebih dari 30 tahunan  alias sudah agak lapuk. Tentunya keluarganyapun belum begitu mengenal sosok orang tua masing-masing. Begitupun dari bahasanya yang agak berbeda keduanya. Yono yang asli Yogya dengan bahasa yang begitu halus (jowo), dengan Lastri yang asli Brebes dengan logat jawa pesisir yg terkesan kasar.

Singkat cerita akhirnya keduanya dinikahkan……

Ada kejanggalan saat akan digelar perhelatan di rumah mempelai  wanita (Si Lastri). Saat dipertemukan Si Yono dengan Lastri di rumah mempelai wanita. Begitu Yono keluar dari mobil kemudian jalan melewati gang sempit, banyak anak-anak menyambutnya dengan teriakan seperti ini…..“Mantene Teka….mantene teka’….mantene teka……”

Teriakan tersebut membuat Yono keringetan, dan buru-buru lari ke mobil serta menyuruh sopirnya untuk tancap gas pulang ke rumah.  pihak pengantin wanita dibikin klimpungan buru-buru mengejar Yono ke dalam mobil.

Setelah sampai di mobil buru-buru paman Lastri tanyan sama Yono.“Gimana sih Yon…, kok keringetan gitu…minta pulang lagi….”. Setelah ditanya itu dengan gemetar Yono menjawab…..” Saya gak mau jadi nganten Paman, soalnya anak kecil aja sudahberani mau mencekek saya, gimmana dengan yang tua bisa dibacok saya…….”.

Untung si Paman memahami dengan apa yang ditakuti Yono kemudian beliau menjawab….” owalah…Yon….Yon….kamu ini salah paham, maksud dari anak kecil tadi pengantennya datang……, lha kamu itu pengantennya……”.

Setelah Yono memahami kata yang diucapkan sama anak-anak kecil, dengan penuh percaya diri dia mau keluar dari mobil dan dengan PDnya Yono nyamperin Lastri untuk segera diijab qobulkan.

Translate Brebes to Indonesia

Teka’ = datang

Mantene Teka’ = pengantin datang

Translate Brebes to Yogya

Teka’ = cekik

Mantene Teka’ = pengantin cekik

30 Votes

Setanpun Takut dengan rupaku….

Setan, jin, kuntilanak, genderuwo dan sejenisnya diciptkan oleh Allah ta’ ala untuk mengganggu manusia. Supaya ikut jalannya mereka dan berpaling kepadaNya. Oleh karena itu golongan setan dengan tipu dayanya akan senantiasa menggelincirkan umat manusia ke dalam api neraka.

Ngomongin setan saya jadi keingetan waktu jamannya kost dulu. kebetulan di belakang persis ada kuburan yang lumayan luas. Saya menempati kamar atas (lantai 2), sebelahnya ada tempat jemuran siapapun yg lewat tempat jemuran saya merasakan berisiknya orang melangkah karena ada lantainya (dak) yang tertutupi oleh seng.

Hampir tiap malem (sekitar) jam 12 malem menjelang saya tidur selalu aja ada yang berisik. Gak tau itu siapa ….., yang jelas kalo saya ingat-ingat suaranya mereka diam. Dan kalo saya tengok lewat jendela juga mereka diam. Sayapun terganggu dengan keberisikannya kalo malem dan menjelang saya terlelap. Sehingga saya sering tidak bisa tidur kala itu.

Hingga suatu saat sayapun nekat.

Suatu malam saya dan teman saya pengin memberi pelajaran kepada yang sering berisik itu. Kata orang sekitar situ sih kalo mau tidak ditakuti lebih baik menakuti sebelum kamu bener-bener takut. Sayapun mulai pasang strategi  dengan modal muka  dicoreng moreng, pakaian compang-camping serta dilengkapi  pentungan hansip yg saya pinjem dari tetangga, pas jam biasanya berisik saya langsung beraksi. Hahaha……

“Setannnnnn….tunjukkan rupamu…..”teriakku dengan temanku…

Nggak berapa lama saya dan temen saya clingukan karena emang gak ada yg nampak disitu. Saya mengendap ke samping kiri dan temen saya mengendap ke samping kanan. Berulang ulang saya teriak seperti itu seperti orang kesetanan.

Setelah kondisinya aman terkendali, saya dan temen saya meninggalkan tempat jemuran itu dan kembali tidur. Tapi anehnya malam itu benar-benar gak ada gangguan sama sekali.

Menjelang pagi sayapun bangun dan melihat di sebelah teman saya dengan muka yang coreng moreng dan dandanan ala zomby malah lebih menyeramkan daripada setan. Dan mungkin malam itupun setan berpikir kok ada juga ya yang lebih menyeramkan daripada AKu.

Setelah kejadian itu malam-demi malam gak ada yang ngganggu tidurku, gak ada yang berisik di sekitar tempat jemuranku. Dan setelah saya pikir-pikir ternyata ada benernya kata orang sini. Setan itu lebih takut pada manusia yang berpenampilan seperti dirinya.

Photobucket

12 Votes

Mumpung Masih Bisa Mimpi

Pagi ini selepas jam kantor, saya mau sempatkan ke dieler Toyota rencana saya pilih warna silver untuk Toyota Inova yang bakal saya parkirkan di teras rumah. Setelah transaksi selesai nanti saya sempatkan mampir ke dieler elektronik terdekat untuk beli LCD TV 42 Inchi, seperangkat home theaternya beserta DVDnya, lumayan kali kalo selepas dari kantor sambil makan siang putar film favorit saya serta duduk di sofa yang empuk.

Kebetulan di deket dieler electronic ada dieler peralatan listrik untuk rumah tangga, pilih-pilih mesin cuci yang super canggih dan bisa menampung banyak cucian biar si bibi gak terlalu repot. AC juga nanti akan saya boyong ke rumah dan kupasang di ruang tamu serta kamar-kamar yang ada di rumah. Seger kaya’nya nanti rumah setelah kupasang AC-ACnya. Bakal betah deh saat-saat loburan di rumah.

Rumah saya yang kini di gang akan kutinggal saja, soalnya sumpek dan tidak nyaman. Mungkin biar bisa kemana-kemana saya harus pindah rumah. Kebetulan barusan ada rekan saya yang nawarin rumah di real estate. lumayan juga sih harganya walau hanya 2 Milyard. Bagiku harga tak jadi masalah tapi yang penting kenyamanan. Begitupun untuk prospek menuju rumah idaman keluarga.

Setelah semuanya terpenuhi, mungkin harus mengembangkan sayap usaha. Kebetulan saya hobbi dengan fotographi dan seni musik. Target berikutnya adalah membangun studio foto yang unik dan bisa digunakan untuk foto-foto calon pengantin (pra wedding) atau foto penganten lengkap dengan dokumentasi videonya. Kemudaian hasilnya saya olah di studio rekaman saya yang nanti rencannya saya bangun di sebelah studio foto saya. Untuk nama Studio nanti akan menyusul setelah punya lahan yang strategis dan setelah punya uang banyak.

Begitupun untuk membeli mobil Toyota Inova, seperangkap home theater, peralatan rumah tangga yang serba elektronik, rumah real estate nanti akan saya beli setelah punya uang. Kalo sekarang sih saya punya tidak punya uang. hehehehe….

Maaf Lho ini hanya impian, mumpung sekarang mimpi tidak bayar (gratis lagi). Kata orang sih Mumpung masih bisa mimpi……..

Photobucket

9 Votes

Bayar 2 ribu ajah…..

Biasa tiap 3 bulan sekali saya harus ke jakarta untuk suatu urusan rutin (tugas kerjaan). Kalo biasanya saya naik kereta yang klas bisnis, kali ini saya mencoba untuk naik bis kelas super eksekutif. Pengin ngerasaian kelas bis yang ini walau sebelumnya cuma kelas bis Patas AC biasa. Perjalananpun lancar tanpa ada aral yang melintang…

Seperti biasanya juga sebelum nyampai tujuan akhir bis transit untuk memberikan kesempatan penumpangnya untuk makan siang, buang air ataupun istirahat saja. Karena bisnya yang super eksekutif tempat istrirahatnya pun termasuk kelas yang mewah juga. Ada restoran yg super eksekutif, food cort sampai pada toilet yang super eksekutif juga.

Saya pun turun seperti penumpang lainnya untuk melepaskan penat sembari makan siang. Tapi sebelumnya karena perjalanan yg lumayan jauh sebelum makan kusempatkan dulu untuk buang air sebentar kebetulan saya sedari tadi agak mules sedikit. Setelah saya tanya-tanya petugas restoran akhirnya saya temukan dimana saya harus membuang kencing ataupun e’e saya saya.

Sesampainya di  toilet umum, saya agak merasa ada yang aneh soalnya di kebanyakan toilet tidak ada tempat kasirnya, tetapi toilet yang satu ini ada layaknya di swalayan, di toilet restoran yang cukup megah ini ada tempat kasir khusus untuk toilet, pake komputer lagi. Daripada penasaran saya beranikan diri  untuk bertanya kepada kasirnya…:

Saya : “Maaf ini bener toilet umum seperti kebanyakan”

Kasir : “Bener mas,  ini toilet umum super canggih, masing-masing toilet ada sensor berat dan volumenya”

Saya   : “Terus nanti bayarnya disini…?”

Kasir   :” betul mas…, nanti  setelah kencing, atau berak tercatat secara otomatis berapa kilo atau berapa liternya  yang sudah dikeluarkan,  di toilet juga full AC  lho mas…. katanya.

Setelah agak lama saya bertanya, perutpun sudah tidak bisa diajak kompromi sayapun langsung masuk ke toilet yang super canggih katanya.

…Heukkkkzzz……Hueukkkkkzzzzz…….sampai di toilet saya langsung ngeden, karena suasananya yang tidak bisanya (ada musiknya, ACnya juga adem) saya nggak bisa berak. Akhirnya saya cuma numpang ngeden saja dan langsung keluar menuju kasir.

Sesampainya di kasir……

Saya  :” Berapa mba’……?”

Setelah kasir memeriksa monitor, ternyata tidak ada jumlah berat TA1  atau air seni yang saya keluarkan, kasir itupun bingung…

KAsir : ” mas tadi ngapain aja sih, kok nggak ada terdeteksi berat ataupun volume yg dibuang….?”

Saya  : ” Emang mba’ saya tadi gak jadi kencing ataupun berak, jawabku”

Kasir : ” Yaudah Mas bayar 2 ribu ajah…..”

Saya : ” Lho kok…saya kan tidak jadi buang kotoran…..?”, jawabku

Kasir : “Betul Mas……, tetapi anda ngeden kan……, disini juga ada sensor ngedennya…….?”

Saya : ” kalo pake berak berapa mba’….?”

Kasir  : “Perkilonya 3 ribu mas…., berhubung anda cuma ngeden jadi cuma  2 ribu ajah…?”

Saya   : “  Oh…gitu………..*garuk 2x kepala*

Sayapun ngeloyor aja dari toilet, karena bis yang saya tumpangi sudah memanggil-manggil penumpangnya, dan akhirnya saya gak jadi makan siang…………Photobucket

2 Votes

Blogger Angin_anginan

Malezzzzzzz.....z.z.z.z.z.Punya Blog tapi kurang produktif, tidak rajin menulis, Blogwalking juga kadang-kadang itulah yang kualami saat ini makanya saya memberanikan diri untuk memproklamirkan Blogger Angin-anginan.

Kenanapa hal itu bisa terjadi di diriku, atau mungkin blogger yang lain pernah mengalami hal yang serupa seperti Aku.

Berikut beberapa alasan kenapa Aku sekarang menjadi Blogger Angin-anginan…

  1. Tugas di dunia nyata yang makain menumpuk, menyita perhatian hampir dari sebagaan kegiatan nyataku sehingga tidak bisa menumpahkan kreatifitas (menulis) yang tidak biasanya akhir-akhir ini walaupun bahan postingan sebenarnya ada banyak..
  2. Sudah diambang batas kejenuhan menulis karena masih banyak kegiatan selain itu yang harus terselesaikan secara periodik dan kejar tayang.
  3. Tidak ada target dalam pengelolaan blog, karena bagiku ngeblog adalah hanya mengisi kekosongan waktu tidak untuk menjadi lahan bisnis atau ajang mencari dollar.
  4. Jaringan internet yang makin sempit bandwitnya di kantor, karena makin banyak komputer yang terkoneksi internet di kantor yang saya tempati sekarang ini.
  5. Lebih banyak interaksi dengan situs-situs jejaring sosial yang makin praktis dan gampang berinteraksi dengan pengguna internet lainnya. (FB, twitter, koprol).

Itulah sekilas kenapa sekarang menjadi Blogger Angin-Anginan Saat ini….

Oleh: efanmanaloe | 13 April 2011

kuansing… ohh kuansing

TELUKKUANTAN (RP) – Tegang dan mencekam. Begitulah situasi Kecamatan Kuantan Tengah, Telukkuantan Kabupaten Kuantan Singingi, kemarin (11/4). Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Pemilukada Kuansing, diwarnai kerusuhan.

Situasi mencekam terjadi sejak pukul 11.30 WIB. Sembilanratusan warga yang berkumpul di luar Kantor KPU marah dan melempari tempat berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara KPU.

Saat dibubarkan paksa dengan peluru karet dan gas air mata oleh petugas kepolisian, warga malah meluapkan kemarahan dengan membakar dua pos retribusi Dishub di terminal Telukkuantan serta merusak satu pos lainnya, me-molotov rumah Ketua KPUD.

Di bagian lain, partai laga PSPS di Stadion Sport Center juga dibatalkan menyusul tak keluarnya izin pertandingan dari Polres Kuansing. Ini karena personel Polres terpusat mengamankan kerusuhan dan rapat pleno.

Sebelum kerusuhan meletus, rapat pleno KPU dibuka Ketua KPU Kuansing, Firdaus Oemar SH, bersama empat anggota KPU Kuansing lainnya, yakni Dedi Erianto SSos, Drs H Syahrudin, Ir H Afriyon Munaf MT, Hanum Masnah, dimulai sekitar pukul 09.35 WIB.

Turut hadir Kapolres Kuansing AKBP Ristiawan Bulkaini SH, Ketua DPRD Kuansing Muslim SSos, Ketua Panwaslukada Kuansing Ahdanan Saleh SAg MPd bersama anggota serta ketua dan anggota PPK dari 12 kecamatan serta saksi pasangan calon urut satu Sukarmis-Zulkifli (Su-Zuki) Masdar. Sementara pasangan calon urut 2, Mursini-Gumpita tak mengirim utusan saksinya.

Suasana panas mulai terjadi di luar kantor KPU yang ada persis di pinggir pagar Lapangan Limuno Telukkuantan. Puluhan massa mulai berdatangan untuk mendengar berlangsungnya pelaksanaan rapat pleno KPU.

Mereka dijaga ketat pasukan Polres Kuansing dan Brimob Polda Riau dengan senjata laras panjang, tameng anti huru hara, serta mobil water canon. Massa, hanya berdiri di dalam pagar Lapangan Limuno. Di pintu pagar yang berhadapan langsung dengan rumah dinas jabatan bupati dan kantor KPU Kuansing, diberi pagar jeruji kawat.

Sekitar satu jam setengah kemudian, sekitar pukul 11.25 WIB, massa yang datang entah dari mana, lama-kelamaan makin banyak berkumpul. Massa meneriaki KPU yang tengah melaksanakan rapat pleno.

Suasana antara massa yang terus berdatangan makin panas. Mereka berbatah-bantah dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan.

Riau Pos yang ada dalam aula kantor KPU yang tengah melaksanakan rapat pleno, tak lama kemudian, melihat lemparan batu besar dan kecil bahkan ada yang sebesar kepalan tangan orang dewasa dilayangkan ke kantor KPU Kuansing. Lemparan batu itu mengenai dinding dan atap kantor KPU yang terdengar berdentum-dentam.

Kondisi ini membuat suasana rapat pleno di dalam gedung berlangsung tegang. Kapolres Kuansing dan anggota Brimob tetap minta pleno terus dilaksanakan. Kapolres pun tak lama kemudian keluar ruang melihat situasi.

Tak lama setelah itu, terdengar suara dentuman senjata gas air mata dan tembakan ke kerumunan massa yang mulai panas.

Massa pun kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, dari luar halaman kantor KPU terlihat kepulan asap. yang berasal dari tiga pos Dishub Kuansing di terminal Telukkuantan yang dibakar massa sambil meninggalkan lokasi.

Massa langsung berpencar meninggalkan lokasi terminal. Tapi dari informasi pihak kepolisian, rumah Ketua KPU Kuansing Firdaus Oemar SH dimolotov. Untungnya aparat kepolisian Polres dan Brimob Polda Riau cepat mengantisipasi. Sehingga rumah di ruas jalan simpang empat PLN itu tak sempat hangus terbakar seluruhnya.

Dari pengamatan Riau Pos, api sempat memakan pintu depan rumah Ketua KPU. Saat Riau Pos masih di rumah Ketua KPU, sebuah rumah ibadah di kawasan Jao persis di belakang kantor PT Telkom Telukkuantan, Kelurahan Simpang Tiga dibakar massa yang sudah emosi. Selain itu terlihat juga pengunjuk rasa merusak rumah Sekretaris Tim Sukarmis dan Zulkifli, Masdar sekitar pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya, dari penelusuran Riau Pos dari Telukkuantan menuju ke arah hilir, suasana terlihat aman, seperti di Sentajo, Benai dan Pangean hingga Cerenti.

Hingga pukul 21.30 WIB, polisi masih menjaga ketat kantor KPU dan rumah Ketua KPU. Ruas jalan menuju kantor KPU masih terpasang portal jalan dan pagar kawat berduri. Suasana masih terlihat mencekam. Ruko-Ruko dan mini market yang biasanya buka, malam tadi tutup seluruhnya.

Kepala Polisi Resort Kuansing AKBP Ristiawan Bulkhaini menyesalkan aksi warga yang anarkis sehingga berakibat terhadap kerusakan sejumlah bangunan.

‘’Sungguh ini tindakan yang merusak hubungan bermasyarakat,’’ ujar Ristiawan. Terkait sejumlah aksi anarkis, pihaknya mengamankan sejumlah pelaku pengunjuk rasa yang diduga terlibat aksi ini. ‘’Bagi yang sudah menjalar ke ranah hukum, tentunya akan kita tindak lanjuti,’’ katanya.

Polres Pakai Peluru Karet
Ristiawan menepis adanya korban dari tembakan yang dilakukan aparat kepolisian mengusir kerumunan massa. ‘’Tidak ada korban, karena kita hanya menggunakan peluru karet,’’ bebernya.

Dalam membubarkan massa, polisi menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet untuk mengusir massa agar tak berbuat anarkis lebih jauh dalam rapat pleno KPU.

Bahkan, dalam aksi itu, beberapa anggota kepolisian cedera terkena lemparan batu dari massa. Sementara, menurut saksi mata, setidaknya dua warga terluka terkena peluru karet dan empat sempat digiring pihak kepolisian. Ristiawan menegaskan, polisi menjaga ketat kantor KPU dan rumah Ketua KPU.

Datangkan Dua SSK Brimob Polda Sumbar
Untuk mengamankan kerusuhan, Polres Kuansing dibantu 1 SSK dari Satuan Brimobda Riau. Sebanyak 1 SSK sudah tiba di Kuansing disusul dari Dit Sabhara 60 personel dan Polres Inhu 50 personel. Bahkan malam tadi, bantuan dua SSK personel Sat Brimobda Polda Sumbar juga tiba di Kuansing untuk membantu Polda Riau.

Dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari Polda Sumatera Barat ikut mengamankan. Kapolda Riau Brigjen Pol Suedi Husein yang turun langsung ke Kuansing bahkan mengatakan polisi minta bantuan pendukung pasangan partai ikut mengamankan situasi dan bukan menambah kerusuhan.

‘’Saat ini situasi sudah terkendali. Anggota yang terluka 1 orang kena batu saat massa melempar kantor KPUD. Bantuan personel Satuan Brimobda Riau 1 SSK sudah tiba di Kuansing disusul Dit Sabhara 60 personel dan Polres Inhu 50 personel. Bantuan personel dari Sat Brimobda Sumbar 2 SSK malam ini juga tiba di Kuansing untuk membantu Polda Riau,’’ ujar Kapolda.

Semua Pihak Cooling Down
Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyesalkan terjadinya tindakan anarkis sekelompok massa terkait Pemilukada di Kuansing.

‘’Diharapkan semua pihak dapat menahan diri, terkait terjadinya pembakaran rumah ibadah, tindakan itu dilakukan bukan dipicu isu SARA tetapi terkait Pemilukada. Kerukunan hidup beragama di Riau khususnya Kuansing sangat harmonis, selama ini tidak pernah terjadi gesekan antar kelompok agama,’’ ujar Gubri seperti yang disampaikan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Chairul Riski.

Kerusuhan juga amat disayangkan tokoh masyarakat Riau asal Kuansing, Abbas Jamil. Menurut dia, seharusnya hal itu tak perlu terjadi karena menimbulkan kerugian masyarakat.

‘’Saya mengimbau semua pihak cooling down dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis,’’ kata Abbas.

Kata Abbas, atas kejadian di Kuansing ini, tokoh masyarakat Kuansing di Pekanbaru yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS), Selasa (12/4) ini akan rapat membahas kejadian itu di gedung FKPMR di Pekanbaru. Dari rapat ini akan dihasilkan solusi yang disampaikan pada yang bersangkutan untuk bisa mencari solusi terbaik demi kemajuan Kuansing.

‘’Semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan musyawarah. Jika masih kurang berkenan bisa menempuh jalur hukum,’’ ujarnya.

Hasil Pleno Su-Zuki Unggul
Di bagian lain, rapat pleno terus berlangsung. Berdasar rapat pleno perhitungan perolehan suara Pemilukada Kuansing kemarin mengesahkan dan menetapkan perolehan suara di 11 kecamatan. Pasangan H Sukarmis-H Zulkifli (Su-Zuki) menang di 7 kecamatan.

Yakni Cerenti, Logas Tanah Darat, Benai, Kuantan Tengah, Hulu Kuantan, Singingi dan Singingi Hilir dengan total perolehan suara 75.084. Pasangan H Mursini dan Gumpita (MdG) menang di 4 kecamatan. Yakni Gunung Toar, Inuman, Pangean, dan Kuantan Hilir dengan total perolehan 60.557 suara.

Hasil pleno, Su-zuki di Hulu Kuantan 2.426, Kuantan Tengah 14.463, Benai 9.746, Logas Tanah Darat 7.477, Cerenti 4.075, Singingi 10.099 dan Singingi Hilir 10.942. Perolehan suara Mursini-Gumpita di kecamatan di atas, berturut-turut adalah, 1.989, 13.509, 9.136, 2.530, 3.257, 3.517 dan 4.111.

Mursini-Gumpita menang di empat kecamatan yakni Gunung Toar, Pangean, Kuantan Hilir dan Inuman dengan perolehan suara, berturut-turut, 6.212, 5.111, 7.465 dan 3.720. Sedang Su-Zuki meraih 1.412, 4.534, 6.749 dan 3.161.

Khusus Kecamatan Kuantan Mudik, menunggu hasil pemungutan suara ulang di Desa Pantai dan setelah itu baru bisa dilaksanakan pleno rekapitulasi perolehaan suara calon untuk Kecamatan Kuantan Mudik.

Ketua KPUD Kuansing Firdaus Oemar SH mengatakan, rapat pleno ini hanya untuk 11 kecamatan dan segera menyusul pleno untuk Kecamatan Kuantan Mudik, setelah itu baru kita usulkan pemenang Pemilukada Kuansing 2011.

Mengingat sesuai aturan, paling lambat tiga hari setelah pencoblosan, pihak KPUD harus pleno.

‘’Kami melaksanakan sesuai aturan dan tahapan Pemilukada dan kami di KPU merasa sudah bekerja sesuai aturan. Kalau merasa kurang senang atau ada komplain, sampaikan ke MK. Kita belum menetapkan, siapa pemenang Pemilukada Kuansing, tapi yang pleno di 11 kecamatan sudah kita lakukan, tinggal Kuantan Mudik lagi,’’ kata Firdaus. Terkait pelanggaran Pemilukada, tentu ada yang diurus KPU dan Panwas.

Terkait hasil pleno KPU, Sekretaris Tim Sukarmis-Zulkifli Masdar mengaku senang. ‘’Alhamdulillah, kami puas dengan hasil ini, semoga kita dapat memahami ini dan tak boleh saling memanas-manasi karena kita bersaudara,’’ ujarnya.

Sekretaris Tim Mursini-Gumpita, H Chaidir Arifin belum bisa menerima hasil rapat pleno karena masih ada 1 kecamatan lagi yang belum. ‘’Seharusnya KPUD pleno bila seluruh kecamatan sudah selesai pleno,’’ katanya. Pihaknya akan membuat laporan tuntutan ke MK terkait sejumlah pelanggaran.

Panitia Pengawas Pemilukada Kuansing H Ahdanan Saleh SAg MPd mengatakan, pleno KPUD bisa dilanjutkan, tapi terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing calon bisa ditindaklanjuti setelah ini.

Rencana pemungutan suara ulang di Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Selasa (12/4) hari ini terpaksa ditunda, karena alasan keamanan yang sangat memungkinkan terjadinya tindakan anarkis. Kepastian ini disampaikan Ketua KPUD Firdaus Oemar SH.

Gugatan ke MK
Tim Pemenangan Mursini MSi-Gumpita menolak hasil rapat pleno dan akan melanjutkan proses hukum dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Sekretaris Tim Pemenangan pasangan H Mursini-Gumpita, Drs H Chaidir Arifin didampingi Drs H Suhardiman Amby Datuk Panglimo Dalam serta beberapa anggota tim lainnya, pihaknya memang tak mengutus saksi dalam pleno. Ini menurutnya sebagai bentuk penolakan dari tim Mursini-Gumpita terhadap pelaksanaan rapat pleno itu sendiri. Seharusnya, menurut Chaidir, KPU Kuansing menuntaskan lebih dulu rapat pleno di kecamatan.

Suhardiman Amby menyebutkan, kini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti yang banyak ditemukan dalam pelaksanaan Pemilukada Kuansing, untuk dilaporkan ke MK. ‘’Kita segera melayangkan gugatan ke MK,’’ bebernya.

Chaidir Arifin maupun Suhardiman Amby meluruskan adanya tudingan yang menyebutkan kalau massa tersebut adalah pasangan mereka. ‘’Itu aksi gerakan moral masyarakat dan bukan kita,’’ tegasnya.(tim)

Oleh: efanmanaloe | 12 Maret 2011

PIDANA PENCUCIAN UANG

Ada berbagai jenis hukum di Negara kita ini, tentunya sebagian besar kita tidak mengetahuinya. Maka dari itu saya Efendi Manalu membuat/mencamtumkan  satu jenis hukum yang ada di Negara kita ini.

Anda tentu tahu bukan tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG? mungkin sebagian saja yang mengetahuinya, maka dari itu melalui blog ini saya memberitahu kepada semua.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

4. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

5. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.

6. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

7. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

8. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. penyelundupan barang;

d. penyelundupan tenaga kerja;

e. penyelundupan imigran;

f. perbankan;

g. narkotika;

h. psikotropika;

i. perdagangan budak, wanita, dan anak;

j. perdagangan senjata gelap;

k. penculikan;

l. terorisme;

m. pencurian;

n. penggelapan;

o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Bab II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

(2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

(3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 5

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

a. penempatan;

b. pentransferan;

c. pembayaran;

d. hibah;

e. sumbangan;

f. penitipan;

g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bab III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Pasal 12

Tindak pidana dalam Bab II dan Bab III adalah kejahatan.

Bab IV

PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Melapor

Pasal 13

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

(2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

(4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.

(5) Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.

(6) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(7) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal 14

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

Pasal 15

Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPATK.

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memuat rincian mengenai identitas orang yang membuat laporan.

(5) Apabila diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Identitas Nasabah

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

(2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

(3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.

(4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Bab V

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK.

(2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 19

(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK di daerah.

Pasal 20

(1) PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala.

(2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan.

(3) Masa jabatan kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;

e. memiliki salah satu keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum, atau akuntansi;

f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain; dan

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Pasal 22

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi kepala/wakil kepala PPATK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala/wakil kepala dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 23

Jabatan kepala atau wakil kepala PPATK berakhir, karena yang bersangkutan:

a. diberhentikan;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri; atau

d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 24

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK diberhentikan karena:

a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;

d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana penjara;

f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;

g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

(2) Menteri Keuangan wajib mengajukan usul kepada Presiden agar kepala atau wakil kepala PPATK diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 25

(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

(2) Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

(3) PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:

a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 28

(1) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada salah satu wakil kepala PPATK atau pihak lainnya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Pasal 29

(1) Setiap tahun PPATK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Negara.

Bab VI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 31

Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik tersangka, atau terdakwa;

c. alasan pemblokiran;

d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

e. tempat Harta Kekayaan berada.

(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

(6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;

c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

d. tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;

b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;

c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.

Pasal 35

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.

Pasal 37

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.

Pasal 38

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Bab VII

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI

Pasal 39

(1) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

Pasal 40

(1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 42

(1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42.

Bab VIII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 44

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Kepala dan wakil kepala PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

(2) PPATK harus sudah melaksanakan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala dan wakil kepala PPATK ditetapkan.

(3) Sebelum PPATK melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

(4) Kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.

Bab X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

Disahkan di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo


Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2002
tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

I. UMUM

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Bagi organisasi kejahatan, Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran Harta Kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, Harta Kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul Harta Kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa Pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

a. penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

c. menggunakan Harta Kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia Jasa Keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Adapun yang dimaksud dengan :

bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.

lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.

efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, rekening efek, reksa dana, dan wali amanat adalah efek, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, pengelola reksa dana, rekening efek, reksa dana, dan wali amanat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal.

pedagang valuta asing adalah pedagang valuta asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing.

dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun.

perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan asuransi.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang ini dibentuk pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disingkat dengan PPATK, yang bertugas:

a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;

b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;

c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan;

d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;

h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran Harta Kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

Selain kekhususan di atas, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu segera dibentuk Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana” yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional” adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Transaksi Keuangan Mencurigakan” dalam ketentuan ini antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, dan transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” dalam ketentuan ini antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek, dan bilyet giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” adalah transaksi-transaksi yang dikecualikan yang sesuai dengan karakteristiknya selalu dilakukan dalam bentuk tunai dan dalam jumlah yang besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi penegak hukum melakukan pelacakan terhadap nasabah apabila di kemudian hari terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan kesepakatan internasional yang menginginkan agar setiap negara memiliki ketentuan yang melarang pembukaan rekening tanpa identitas yang jelas dari nasabah.

Yang dimaksud dengan “identitas yang lengkap dan akurat” antara lain menyebutkan nama, alamat, jenis kelamin, umur, agama, dan pekerjaan.

Hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan dalam ketentuan ini termasuk pembukaan rekening, pengiriman dana melalui transfer, penguangan cek, pembelian traveller cheques, pembelian dan penjualan valuta asing, penitipan, dan penggunaan jasa keuangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” pada saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak mana pun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pemberhentian kepala atau wakil kepala PPATK yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dimaksudkan agar tugas-tugas dari PPATK dapat dilaksanakan secara maksimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tidak selayaknya bagi orang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana untuk melakukan tugas pemberantasan suatu tindak pidana.

Huruf f

Perangkapan jabatan atau pekerjaan dilarang untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan segala bentuk campur tangan” adalah perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan kerja sama internasional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai hubungan luar negeri dan mengenai perjanjian internasional.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dimaksudkan agar segala sesuatu yang akan dilakukan oleh PPATK untuk setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan sehingga dapat dievaluasi mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka sekalipun terdakwa dengan alasan yang sah tetapi apabila sampai 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, perkara tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PPATK” dalam ayat ini adalah kepala, wakil kepala, dan seluruh pegawai di lingkungan PPATK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Dilakukannya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena Harta Kekayaan yang ditempatkan (placement), ditransfer (layering), atau yang diintegrasikan (integration) tidak tertutup kemungkinan peredaran Harta Kekayaan tersebut dari atau ke luar negeri sehingga dengan kerja sama ini diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan atau pemberantasan secara lebih efektif.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4191

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalm Undang-undang tentang kepegawaian;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Bab II

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 4

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atau paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak RP. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419. pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertantu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menbayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

(4) (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam likungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.

(3) Dalam hal tindak pidana dilakukan dalam terhadap suatu korporasi maka korporasi itu diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Bab III

TINDAK PIDANA LAIN

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28,pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429, atau pasal 430, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bab IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam menentukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dalam koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan di bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambar-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

(1) Dalam penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain tersebut.

Pasal 32

(1) dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana kotupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera memberikan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris.

Pasal 35

(1) Setiap orang wajib mwmberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa di sumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

(3) Terdakwa wajibm memberikan ketenagan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan itu dapat diduga untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau yang diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelumputusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaiman dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

Bab V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) dimana hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;

4) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;

5) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bab VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Keanggotan Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah dan masyarakat.

4) Ketentuan tentang pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

Bab VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd,

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140


Kategori